Pelatuk Sudewo dan Tangan Dingin Pansus DPRD Pati

NAMA Sudewo bagi masyarakat Kabupaten Pati, memang masih lekat dengan kata ”arogan”. Bukan karena pose wajahnya yang jarang tersenyum, melainkan karena serangkaian kebijakan kontroversial yang menguji kesabaran publik.

Kebijakan populis yang berbalik jadi bumerang yang dikeluarkan oleh Sudewo, seperti kenaikan PBB P2 hingga 250 persen, membentuk narasi tentang seorang pemimpin yang dinilai arogan dan jauh dari aspirasi rakyatnya.

Diakui atau tidak, di mata banyak warga, Sudewo telah menciptakan jurang antara dirinya dan rakyat. Kebijakan-kebijakannya sering kali dianggap tidak berpihak pada kepentingan umum.

Setelah menaikkan PBB hingga tidak masuk akal tersebut, ditambah dengan kebijakan lima hari sekolah yang dipaksakan. Belum lagi kebijakan mutasi ASN yang dinilai banyak melanggar aturan perundang-undangan.

Kebijakan-kebijakan ini tidak hanya menunjukkan kurangnya empati, tetapi juga mengindikasikan gaya kepemimpinan yang mengabaikan dialog dan aspirasi dari bawah. Sikap seperti inilah yang kemudian menjadi api dan membakar kepercayaan publik. Bahkan rakyat mulai meragukan integritas Sudewo sebagai pemimpin.

Semua masyarakat Indonesia tahu, gelombang protes yang memuncak pada 13 Agustus 2025 lalu, bukan hanya sekedar unjuk rasa, melainkan akumulasi kekecewaan warga kabupaten Pati terhadap serangkaian kebijakan yang dianggap ”menekan” rakyat kecil.

Gelombang protes ini membuat Bupati Pati Sudewo membatalkan kebijakan kenaikan PBB hingga 250 persen. Begitu juga dengan kebijakan sekolah lima hari.

Namun, harapan rakyat kemudian berbeda, yakni melengserkan Sudewo dengan dalih enggan dipimpin oleh bupati arogan. Hingga kemudian DPRD Kabupaten Pati membentuk panitia khusus atau Pansus pemakzulan Sudewo.

Secara politik...

Secara politik, Pansus menjadi arena pertarungan kepentingan. Teori komunikasi politik, media dan elite politik berperan membentuk narasi. Dalam kasus ini, narasi yang dibangun oleh DPRD adalah respons terhadap tuntutan rakyat, namun tidak bisa dimungkiri bahwa Pansus juga menjadi alat tawar-menawar politik.

Warga khawatir kepentingan politik di tingkat lokal maupun nasional akan ”mengintervensi” proses pansus pemakzulan ini, sehingga mengubahnya dari upaya penegakan hukum menjadi negosiasi kekuasaan.

Ketika Pansus bergelut dengan tarik ulur politik, KPK memiliki kewenangan untuk menetapkan agenda hukum yang tak bisa diabaikan. Sudewo diduga turut serta menerima aliran dana kasus suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan ketika ia masih menjadi anggota DPR RI.

Hari ini, Rabu (26/8/2025) KPK telah melakukan pemeriksaan kepada Sudewo selama lebih dari enam jam. Bagi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), yakni kelompok yang menginginkan agar Sudewo ditetapkan sebagai tersangka, pemeriksaan ini adalah angin segar. Mereka melihat KPK sebagai harapan terakhir untuk mendapatkan keadilan.

Namun, hingga Sudewo keluar dari Gedung Merah Putih, KPK belum menetapkan Sudewo sebagai tersangka.

Memang kasus yang bergulis di KPK ini masih belum selesai. tetapi pada akhirnya, kasus Sudewo adalah ujian bagi semua pihak. Ini adalah ujian bagi KPK untuk menunjukkan independensinya. Ini adalah ujian bagi DPRD Pati untuk membuktikan bahwa mereka berpihak pada rakyat.

Di tengah tarik-menarik antara Pansus yang sarat politik dan proses hukum di KPK, suara rakyat Pati tetap jelas, mereka mendambakan pemimpin yang berintegritas dan bertanggung jawab. (*)