Mengambil Pelajaran dari Peristiwa di Nepal

Negara Nepal menjadi trending pemberitaan media di seantero dunia dalam beberapa hari terakhir. Tak hanya itu, di berbagai platform media sosial juga marak kabar yang terjadi di Nepal.

Ya, terjadinya kerusuhan di Nepal memang sempat menyita perhatian berbagai pihak. Negeri yang biasanya tenang mendadak bisa muncul kerusuhan yang mencekam.

Massa di Nepal dilaporkan membakar kediaman pribadi Perdana Menteri Nepal Khadga Prasad Sharma Oli. Tidak hanya itu, massa dilaporkan juga merusak kediaman Presiden Nepal Ram Chandra Poudel.

Akibat adanya aksi ini, sejumlah menteri telah mengundurkan diri sebagai respons atas tekanan publik. Puncaknya, Perdana Menteri Oli sendiri dikabarkan juga mengundurkan diri.

Merangkum dari berbagi sumber, kerusuhan itu awalnya bermula dari aksi demonstrasi yang dipicu oleh larangan pemerintah terhadap sejumlah platform media sosial.

Aksi ini akhirnya berkembang menjadi gelombang protes besar yang melibatkan ribuan rakyat Nepal. Larangan itu dinilai membatasi ruang kebebasan menyampaikan pendapat.

Sebenarnya, larangan media sosial bukan menjai penyebab utama aksi rakyat Nepal. Lebih dari itu, aksi itu merupakan luapan amarah rakyat akibat korupsi, nepotisme dan ketidakadilan.

Bagi rakyat, keberadaan media sosial menjadi sarana untuk mengekspresikan pendapat dan juga harapan. Ketika sarana ini ditutup maka muncullah kegelisahan hingga berujung kemarahan rakyat.

Menjadi Pelajaran... 

Apa yang terjadi di Nepal hendaknya bisa menjadi pelajaran bagi banyak pihak, termasuk Indonesia.

Dari Nepal, kita diajak untuk melihat bahwa suara rakyat sangat perlu diperhatikan, minimal bisa didengar. Pasalnya, rakyat merupakan fondasi atau kekuatan utama dari sebuah negara.

Negara yang menutup ruang publik terhadap rakyatnya, lambat laun akan merasakan dampaknya. Rakyat akan merasa kecewa dan jika terus berlanjut akan bisa memicu aksi protes, seperti yang terjadi di Nepal.

Peristiwa di Nepal ini harus menjadi refleksi agar kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak disalahgunakan, melainkan dijalankan secara bertanggung jawab.

Rakyat bisa menyalurkan pendapat lewat saluran apa saja, termasuk media sosial. Namun, jangan sampai menyebarkan hoaks, atau menghina pihak lain.

Perlu dipahami bahwa kebebasan berekspresi bukan berarti bebas tanpa batas atau semaunya. Menyampaikan pendapat idealnya juga harus dilandasi niat mencari solusi terbaik.

Dengan cara itu, maka demokrasi akan tumbuh sehat dan bisa menjadi alat pemersatu bangsa. (*)