Meski begitu, apabila pengecer dihapus, maka warga akan lebih jauh untuk membeli gas elpiji di pangkalan. Sehingga, ini juga menyulitkan warga terlebih bagi yang secara fisik kurang mampu.
Setidaknya langkah ini dapat menunjukkan jika pemerintah mendengarkan keluhan rakyat. Tentu saja kebijakan lain akan diambil dan disesuaikan dengan kepentingan rakyat.
Namun, kebijakan mendadak Prabowo ini juga menjadi catatan penting, betapa kebijakan yang diterapkan terkesan belum matang.
Karena itu, perlu ada evaluasi menyeluruh terkait pendistribusian gas elpiji 3 kg ini, termasuk juga pengawasannya.
Tanpa perencanaan yang matang, kebijakan yang baik di atas kertas bisa menjadi bencana bagi rakyat kecil. ***
KRISIS gas elpiji 3 kg di berbagai daerah akibat dari kebijakan penghapusan pengecer pada 1 Februari lalu, menjadi alarm penting bahwa kebijakan yang sembrono akan berdampak serius bagi masyarakat.
Potret antrean panjang pembelian gas elpiji 3 kg di berbagai daerah hingga adanya korban jiwa, harus menjadi evaluasi pemerintah. Terlebih, gas saat ini sudah menjadi kebutuhan primer rumah tangga.
Pada dasarnya, pemerintah ingin agar distribusi gas subsidi tersebut tepat sasaran, sehingga mengambil kebijakan menghapus pengecer.
Namun, kebijakan tersebut justru menghadirkan gejolak bagi masyarakat kecil. masyarakat panik, khawatir terjadi kelangkaan.
Masyarakat khawatir tidak bisa mendapatkan gas elpiji subsidi tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga mereka berbondong ke pengecer terdekat untuk persediaan yang cukup.
Patut menjadi catatan bahwa pengecer selama ini mempunyai peran krusial dalam mendistribusikan gas elpiji ke warga. Terutama bagi warga yang akses ke pangkalannya jauh.
Tidak dipungkiri, pengecer juga mempunyai peran sentral menentukan harga jual gas elpiji di masyarakat. Harga terkadang selisih jauh lebih mahal di atas HET pemerintah.
Bahkan ketika menjelang hari besar keagamaan, atau pada saat cuaca buruk, harga gas subsidi dinaikkan secara tidak wajar. Satu tabung mencapai Rp 25 ribu.
Perencanaan matang...
Meski begitu, apabila pengecer dihapus, maka warga akan lebih jauh untuk membeli gas elpiji di pangkalan. Sehingga, ini juga menyulitkan warga terlebih bagi yang secara fisik kurang mampu.
Langkah tegas Presiden Prabowo dengan mengeluarkan instruksi agar pengecer diperbolehkan lagi menjual gas elpiji 3 kg patut diacungi jempol.
Setidaknya langkah ini dapat menunjukkan jika pemerintah mendengarkan keluhan rakyat. Tentu saja kebijakan lain akan diambil dan disesuaikan dengan kepentingan rakyat.
Namun, kebijakan mendadak Prabowo ini juga menjadi catatan penting, betapa kebijakan yang diterapkan terkesan belum matang.
Karena itu, perlu ada evaluasi menyeluruh terkait pendistribusian gas elpiji 3 kg ini, termasuk juga pengawasannya.
Tanpa perencanaan yang matang, kebijakan yang baik di atas kertas bisa menjadi bencana bagi rakyat kecil. ***
