Tanggung jawab yang paling besar sejatinya adalah menjaga kedamaian pasca dilaksanakannya pilkada pada 27 November 2024 mendatang.
Karena itu, masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan atmosfer politik yang kondusif, tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak jelas, serta memilih pemimpin berdasarkan kualitas dan integritas.
Politik yang asyik adalah politik yang membuka ruang diskusi, bukan adu argumen yang menjurus ke konflik. Perbedaan pandangan seharusnya menjadi kekuatan untuk mencari solusi yang lebih baik, bukan alat untuk saling menjatuhkan.
BERPOLITIK seringkali dianggap sebagai dunia yang penuh konflik dan ketegangan. Namun sebenarnya, politik bisa menjadi sesuatu yang asyik jika dikelola dengan baik.
Demokrasi memberi ruang bagi setiap orang untuk berpartisipasi dan menyuarakan pendapatnya. Sayangnya, di tengah kebebasan ini, tak jarang kita menyaksikan politik yang mengusik, memecah belah, dan menimbulkan gesekan di masyarakat.
Seperti yang terjadi belakangan ini, tensi politik di masing-masing daerah penyelenggara pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024, semakin meninggi. Terlebih bagi daerah yang hanya memiliki dua pasangan calon.
Bagaimana tidak, para calon maupun para pendung harus berhadap-hadapan langsung dengan lawan. Imbasnya, apabila tidak dimanage dengan baik, rawan terjadi konflik. Yang patut menjadi perhatian bukan paslon, tetapi gesekan masyarakat bawah akibat dari konflik politik tersebut.
Patut menjadi catatan, dalam politik perbedaan pandangan adalah hal yang lumrah. Setiap individu atau kelompok pasti memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menyikapi suatu isu. Namun, penting untuk selalu menghargai perbedaan tersebut.
Karena itu, dalam dinamika politik yang terus memanas, menjaga kesantunan dalam berpolitik menjadi hal yang sangat penting.
Pilkada adalah sarana demokrasi yang menuntut semua pihak, baik kandidat, tim sukses, maupun pendukung, untuk berperan secara konstruktif, bukan destruktif. Di tengah perdebatan dan perbedaan pandangan, kepentingan rakyat harus tetap menjadi prioritas.
Bukan rahasia bahwa di banyak daerah, Pilkada kerap kali disertai dengan gesekan, kampanye hitam, dan fitnah yang dapat memecah belah masyarakat. Fenomena ini tidak sepatutnya terjadi.
Citra masyarakat daerah yang dikenal dengan nilai-nilai kearifan lokal, gotong royong, dan kebersamaan yang kuat, patut dipertahankan. Oleh karena itu, menjaga harmonisasi sosial selama proses Pilkada adalah keharusan.
Dalam hal ini, para paslon harus memberikan contoh baik kepada masyarakat dengan mengedepankan kampanye positif yang berbasis pada program kerja, visi, dan misi yang jelas.
Selain itu, media sosial sebagai salah satu alat kampanye modern juga perlu dikelola dengan bijak. Penyebaran informasi yang salah atau hoaks hanya akan memperburuk situasi.
Banyak kita lihat bagaimana media sosial selama masa kampanye ini justru difungsikan untuk mejatuhkan lawan, menebar fitnah dan ujaran kebencian.
Bahkan lembaga berwenang seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang ada di masing-masing daerah, tiap hari selalu menyisir media sosial untuk dilakukan penertiban apabila ditemukan pelanggaran.
Menggunakan media sosial untuk menyebarkan narasi positif tentang pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat, lebih diharapkan daripada terjebak dalam ujaran kebencian atau saling menjatuhkan.
Tanggung jawab yang paling besar sejatinya adalah menjaga kedamaian pasca dilaksanakannya pilkada pada 27 November 2024 mendatang.
Karena itu, masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan atmosfer politik yang kondusif, tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak jelas, serta memilih pemimpin berdasarkan kualitas dan integritas.
Politik yang asyik adalah politik yang membuka ruang diskusi, bukan adu argumen yang menjurus ke konflik. Perbedaan pandangan seharusnya menjadi kekuatan untuk mencari solusi yang lebih baik, bukan alat untuk saling menjatuhkan.
