KASUS Gubernur DKI Jakarta non aktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tentu masih sangat segar diingatan kita. Mantan Bupati Belitung Timur itu dianggap menghina Alquran atas pernyataannya tentang Surat Al Maidah saat berada di Kepulauan Seribu.

Akibatnya, ribuan umat Islam dari berbagai daerah turun ke jalan untuk menuntut politisi yang diusung PDIP cs dalam Pilgub DKI tersebut diadili. Beberapa kali mereka melakukan aksi di Ibu Kota hingga menjadi sorotan dunia.

Untuk menegakkan keadilan, gubernur yang dikenal dengan ketegasannya itupun menjalani proses hukum. Saat ini kasus tersebut masih berlangsung dan selalu menjadi perbincangan hangat di masyarakat.

Lain kasus di Ibu Kota, lain kasus di daerah. Kabupaten Jepara yang juga bakal menggelar pesta rakyat berupa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) situasinya juga mulai memanas.

Kali ini, naiknya tensi politik berawal dari debat publik Calon Bupati/Wakil Bupati yang digelar KPU di Gedung Wanita Jepara belum lama ini. Dalam debat tersebut, calon bupati dari unsur petahana nomor urut 2 Ahmad Marzuqi menyampaikan beberapa dalil yang diambil dari Alquran.

Hanya saja, dalil yang diucapkan justru dicemooh oleh para pendukung lawan politiknya (Subroto-Nur Yaman). Hal itu membuatnya kecewa berat.

Kekecewaan tersebut pun diungkapkan saat rapat evaluasi bersama semua elemen di Kantor KPU Jepara. Dalam kesempatan itu, ia menilai cemoohan yang dilakukan para pendukung tak seharusnya dilakukan .

Itu karena, tindakan tak terpuji tersebut dikhawatirkan akan melukai hati nurani umat Islam, khususnya di Kabupaten Jepara. Terlebih lagi, di Jepara mayoritas warganya beragama Islam.

Menanggapi hal tersebut, tim sukses Subroto-Nur Yaman menyambut positif kekecewaan tersebut. Hanya, ia menilai para pendukung yang dimaksud tak berkeinginan untuk mencemooh. Itu hanya luapan pro kontra yang diucapkan saat mendengar visi misi yang diucapkan.

Karena itu, ia dan semua pihak termasuk KPU dan Panwaslu berkomitmen untuk menjaga situasi pilkada supaya tetap kondusif.

Berkaca dari kasus tersebut, sensitifitas Suku, Ras, dan Agama masih sangat mudah menimbulkan konflik.  Artinya semua pihak harus bisa menahan diri untuk menjaga tutur kata ataupun tindakan berlebihan selama proses pilkada.Hal tersebut supaya kondusifitas bisa terjaga. Apalagi, pilkada yang digelar bertujuan untuk memilih pemimpin selama lima tahun ke depan. Praktis, semua tindakan selama masa kampanye akan menjadi salah satu sudt pendang masyarakat menilai bagaimana kepemimpinan jika mereka terpilih.Jangan Bawa Agama untuk Menangkan PilkadaSebenarnya, konflik pilkada yang dilatar belakangi SARA bisa dihindari sedini mungkin. Salah satunya dengan menghindari  bahkan tidak melibatkan agama dalam bentuk apapun.Pelibatan agama yang dimaksud adalah tidak mencampur adukkan urusan umat dengan Pilkada. Misalkan saja tidak melakukan kampanye dalam acara pengajian ataupun kegiatan keagamaan lainnya.Hal itu tentu sangat penting dilakukan. Ini karena urusan kampanye dan agama sangat berbeda jauh. Meski agama mengajarkan untuk memilih pemimpin yang baik perilakunya, dan memiliki sifar jujur, Amanah, serta bisa bertanggung jawab, bukan berarti kampanye bisa disisipkan dalam beragama.Itu karena di dalam sebuah jamaah keagamaan, terutama pengajian, belum tentu hanya dihadiri pendukung satu calon. Hal itulah yang bisa membuat suasana meruncing.Selain itu, untuk menghindari konflik para calon juga harus menghindari penggunaan dalil, kutipan ayat suci, hingga menghindari isu negatif kepada lawan politik. Jika itu dilakukan, masyarakat sedikit demi sedikit akan bisa mengadopsi tehnik kampanye tersebut dikemudian hari.Terlebih lagi, kedua calon Bupati Jepara sudah makan banyak asam garam di dunia politik. Praktis mereka mempunyai jurus jitu untuk memenangkan pilkada tanpa saling menyinggung satu sama lain.Apalagi, di dalam dasar Negara Indonesia, sudah dikatahui bila rakyat yang ada sangat majemuk. Itu pun tertuang dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika. Dengan kata lain, Indonesia yang dimulai dari daerah bisa maju jika saling menhargai satu sama lain.Dengan begitu, sudah bukan saatnya untuk membawa agama ke ranah politik. (*)