Selasa, 14 Januari 2025

Pilkada 2024 dan Kehendak Politik Lokal

Budi Santoso
Kamis, 16 Mei 2024 21:21:00
Pilkada 2024 dan Kehendak Politik Lokal
Budi Santoso, Editor Murianews.com

SETELAH usai Pilpres dan Pileg, rakyat Indonesia akan kembali di hadapkan pada keriuhan politik di arena Pilkada 2024. Sebuah pesta demokrasi jilid berikutnya, dari agenda besar Pemilu Serentak 2024.

Pilkada, seperti yang konon disepakati oleh seluruh bagian dari Republik, ditujukan untuk mencari suksesi kepemimpinan di daerah. Harapannya, partai-partai politik di daerah bisa menangkap dan mendekatkan kehendak politik rakyat di tataran daerah.

Semestinya Pilkada memunculkan gagasan-gagasan politik asli, natural, orisinil dan mengakar dari rakyat di daerah. Bagaimana sebuah daerah membentuk keinginan politik lokal daerahnya, seharus bisa terakomodir di dalam proses Pilkada ini.

Seperti itulah mungkin, esensi Pilkada di lakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di repbulik tercinta. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi yang sebelumnya telah mendesak dibukanya desentralisasi dalam praktek kehidupan bernegara.

Namun benarkah Pilkada 2024 akan bisa membawa nilai-nilai luhur itu dalam prakteknya nanti? Pertanyaan ini mungkin tidak akan mudah dijawab. Sebab dalam praktiknya, Pilkada kadang memunculkan bias dalam prosesnya.

Melihat konteks terkini, sepertinya keinginan seperti itu masih belum sepenuhnya bisa terwujud. Melihat fenomena yang terjadi, Pilkada bisa jadi hanya akan menjadi sekedar spektrum dari sebuah sumber.

Pilkada akan menjadi sebuah keramaian di daerah, namun sumbernya tetap berada di Jakarta, dimana kekuatan politik absolut berkumpul. Dari Jakarta semua akan ditentukan, dan daerah hanya bisa mengikuti apa kemauan Jakarta.

Jika kita menengok situasi Pilkada di beberapa wilayah, dengan lebih jeli, ada proses-proses yang sepertinya masih kurang sesuai dengan keinginan baik Pilkada. Tidak semua partai-partai politik di daerah, bisa leluasa memainkan peran untuk menghidupkan politik lokal daerahnya.

Partai Politik yang seharusnya menjadi manifestasi bagi terbentuknya keinginan politik rakyat di daerah dibatasi oleh kontrol partai bernama ’rekomendasi’. Dalam praktiknya, membuat partai politik di daerah ’nyaris’ tak berkutik.

Dipaksa bertarung....

  • 1
  • 2

Komentar

Terpopuler