Berdikari, Cita-Cita Bangsa atau Dongeng Belaka?

Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno mencetuskan konsep Berdikari dalam bagian visi besar Trisakti. Berdikari merupakan singkatan dari berdiri di atas kaki sendiri.

Konsep ini muncul sebagai reaksi terhadap sistem ekonomi kolonial yang dianggap menindas dan tidak sesuai dengan semangat bangsa Indonesia.

Berdikari menekankan pentingnya kemandirian bangsa dalam berbagai bidang, mulai pangan, energi, hingga ekonomi.

Semangat berdikari sendiri selalu digaungkan dari presiden ke presiden, tak terkecuali Presiden Prabowo Subianto. Presiden ke-8 RI itu beberapa kali menggugah semangat berdikari.

Terakhir yakni saat peringatan Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 2025 dan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD, Jumat (15/8/2025) jelang perayaan HUT Kemerdekaan RI.

”Negara kita harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Negara kita harus berdaulat secara ekonomi dan mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri,” katanya dalam pidato di Sidang Tahunan MPR RI, seperti disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Sejumlah program yang disebutnya sebagai langkah upaya bangsa Indonesia Berdikari pun terus digalakkan. Sayang, sejumlah langkah justru melukai hati rakyat.

Tercatat, ada beberapa kebijakan yang menimbulkan kegaduhan-kegaduhan. Seperti upaya negara mengambil alihan tanah milik warga yang menganggur, hingga pemblokiran rekening yang mengaggur. Meski beberapa telah disetop, namun luka masih membekas di hati rakyat.

PBB Naik... 

Bahkan, di tingkat daerah, terjadi gejolak gegara adanya kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2). Kabupaten Pati menjadi pemicu gelombang protes itu.

Meski akhirnya Bupati Pati Sudewo telah memutuskan membatalkan kenaikan pajak 250 persen itu, namun kekecewaan masyarakat masih membekas. Bukan perkara kenaikan pajak yang jadi soal, melainkan arogansi sang bupati.

Kenaikan tarif PBB-P2 ini tak hanya terjadi di Kabupaten Pati saja. Sejumlah daerah bahkan mengalami kenaikan yang lebih tinggi. Di Cirebon, Jawa Barat dan Jombang, Jawa Timur naik 1000 persen.

Para pemangku kepentingan di daerah itu berdalih, kenaikan tarif PBB-P2 itu untuk mendongkrak pendapatan daerah yang nantinya untuk perbaikan sarana dan prasarana, infrastruktur, maupun fasilitas pelayanan publik di daerah.

Dengan kata lain, menaikkan tarif PBB-P2 bisa diartikan sebagai langkah daerah untuk Berdikari. Seperti kata Menkeu, Sri Mulyani kala menyamakan konsep pajak dengan zakat.

”Pajak itu kembali kepada yang membutuhkan,” ujarnya di Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah Refleksi Kemerdekaan RI 2025 di Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Yang jadi pertanyaan, apakah menaikkan pajak menjadi langkah satu-satunya bagi pemerintah untuk Berdikari?

Kaya SDA... 

Padahal, negeri ini bak ”Kolam Susu” seperti kata Koes Plus. Kail dan jala cukup menghidupimu, tongkat kayu dan batu jadi tanaman.

Potongan bait itu pun mengisyaratkan bahwa negeri ini, begitu kaya raya. Bentang laut yang luas, tanah subur, dan jutaan ”surga” tersembunyi yang jadi potensi wisata.

Sayang, melimpahnya Sumber Daya Alam (SDA) itu begitu dimanfaatkan secara keliru. ”Kerakusan” oligarki dan para petinggi bangsa, telah menggerogotinya. Bahkan, rumah naga terakhir dan Surga Dunia Terakhir pun ikut digerogoti.

Taman Nasional Komodo yang menjadi rumah naga terakhir diguncang proyek 600 vila. Proyek itu ditentang keras masyarakat sekitar. Bukan sekadar, mata pencaharian mereka yang terusik, namun mereka “diusir” secara halus demi proyek itu.

Kemudian, Raja Ampat ”Surga Dunia Terakhir” yang tersimpan di Papua juga diusik dengan tambang. Meski pemerintah mencabut 10 izin tambang di sana, namun masih ada satu yang ”aman” beroperasi, yakni di Pulau Gag.

Jangan sampai nasib-nasib mereka seperti Tambang Freeport. Meski 50 persen lebih sahamnya sudah dimiliki Indonesia, puluhan tahun sumber daya alam bangsa itu telah ”dirampok” secara resmi oleh asing.

Masih pantaskah menggemborkan Berdikari kala rakyat masih menjerit karena sulit membuka usaha sendiri. Investasi di sektor ketenagakerjaan, memang cukup membanjiri. Baik dari asing maupun dalam negeri.

Ketimbang mengejar itu, Pemerintah mestinya lebih konsentrasi atau fokus pada pendidikan anak bangsa.

Anggaran Pendidikan... 

Pemerintah memang mengalokasikan Rp 757,8 triliun untuk pendidikan pada RAPBN tahun 2026. Namun, mayoritas alokasi digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis, yang nilainya sekitar Rp 335 triliun.

Sedangkan untuk peningkatan kompetensi guru "hanya" mendapatkan alokasi sekitar Rp 700 miliar saja. Kemudian untuk dana BOS Rp 53,6 triliun, Program Indonesia Pintar Rp 17,2 triliun, dan Kartu Indonesia Pintar Rp 14,5 triliun.

Ketimbang bernafsu pada Makan Bergizi Gratis yang menjadi janji Presiden saat kampanye, alokasi anggaran pendidikan mestinya difokuskan untuk peningkatan komptensi guru, dana BOS, Program Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Pintar.

Dengan begitu, Sumber Daya Manusia (SDM) bangsa ini benar-benar lebih mumpuni. Ketika, banyak guru berkompeten, generasi akan lebih cerdas.

SDM yang kuat, tentunya akan membuat bangsa ini lebih berdaya saing. Mereka tentu akan membuka usaha-usaha yang berdampak pada terbukanya lapangan pekerjaan yang lebih luas.

Di sektor kesehatan, dengan SDM yang mumpuni, tentu akan berdampak pada kualitas kesehatan masyarakat yang baik.

Tak akan ada kasus Raya Sukabumi, balita yang meninggal karena cacingan. Masyarakat dengan SDM yang baik tentu juga akan menjaga kesehatannya.

Petani dengan SDM yang mumpuni, tentu akan mengolah lahan dengan cara lebih organik dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas produknya.

Ingat! 2045 bangsa Indonesia mendapatkan bonus demografi yang sungguh luar biasa. Kalau pemerintah gagal memanfaatkannya, bukan generasi emas yang didapatkan, melainkan generasi cemas. Jangan sampai konsep Berdikari yang dicitakan menjadi dongeng belaka.