Belakangan, publik Indonesia dibikin geram dengan ulah anak pejabat pajak. Seorang anak pejabat pajak menganiaya dengan sadis seorang anak bawah umur. Korban diketahui anak dari pengurus pusat GP Ansor NU.
Aksi tak terpujinya itu makin bikin geram publik Indonesia. Lantaran, si anak pejabat pajak itu punya hobi hidup mewah, urak-urakan pakai Harley Davidson hingga Jeep Rubicon.
Setelah ditelisik ternyata, motor dan mobil mewah itu bodong. Pelat nomor yang dipasangkan ternyata palsu. Dokumen jual belinya pun enggak jelas. Ayahnya pun kena tegur dan akhirnya mengundurkan diri.
Efek domino akhirnya terjadi. Gegara kasus itu muncul gerakan ogah bayar pajak. Seruan tagar pajak dikebiri pejabat pun masih trending di Twitter. Eks Ketua PBNU Said Aqil Siradj pun mengancam menyerukan pada seluruh warga NU untuk memboikot pajak jika pajak terbukti diselewengkan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani pun ketar-ketir. Ia sampai menyerukan pada seluruh bawahannya untuk tak macam-macam. Bahkan, mewanti-wanti seluruh pejabatnya agar tak lagi pamer kemewahan di publik.
Genk Motor Gede milik Ditjen Pajak pun dibubarkan. Eh ternyata, Sri Mulyani sendiri punya moge alias motor gede. Hanya saja, Sri Mulyani masih tertib melaporkan motornya itu.Berdasarkan Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2021, Sri Mulyani tercatat punya moge merek Honda Rebel CMX500 keluaran 2019. Motor itu punya nilai Rp 145 juta.Kini, nasib si anak pejabat pajak itu pun telah berada di atas meja hijau. Ayahnya sendiri pun terus diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, pemeriksaan KPK juga menyasar kantor pajak.Wajar saja jika masyarakat gemes, geregetan, dan
muring-muring. Sebab, mereka yang tercatat sebagai wajib pajak pun terus diminta membayar pajaknya. Masyarakat kelas bawah yang memiliki sepeda motor juga wajib bayar pajak. Telat sedikit saja, dikenai denda.Semoga ini menjadi tamparan keras bagi para pejabat pajak di Indonesia ini. Ujungnya tentu, pajak yang dibayarkan warga dapat betul-betul digunakan sebagai mestinya, yakni pembangunan insfrastruktur untuk melayani publik. Hingga terminologi pajak darimu dan kembali untukmu kembali dipercaya. (*)
[caption id="attachment_307204" align="alignleft" width="150"]
Zulkifli Fahmi
[email protected][/caption]
Belakangan, publik Indonesia dibikin geram dengan ulah anak pejabat pajak. Seorang anak pejabat pajak menganiaya dengan sadis seorang anak bawah umur. Korban diketahui anak dari pengurus pusat GP Ansor NU.
Aksi tak terpujinya itu makin bikin geram publik Indonesia. Lantaran, si anak pejabat pajak itu punya hobi hidup mewah, urak-urakan pakai Harley Davidson hingga Jeep Rubicon.
Setelah ditelisik ternyata, motor dan mobil mewah itu bodong. Pelat nomor yang dipasangkan ternyata palsu. Dokumen jual belinya pun enggak jelas. Ayahnya pun kena tegur dan akhirnya mengundurkan diri.
Efek domino akhirnya terjadi. Gegara kasus itu muncul gerakan ogah bayar pajak. Seruan tagar pajak dikebiri pejabat pun masih trending di Twitter. Eks Ketua PBNU Said Aqil Siradj pun mengancam menyerukan pada seluruh warga NU untuk memboikot pajak jika pajak terbukti diselewengkan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani pun ketar-ketir. Ia sampai menyerukan pada seluruh bawahannya untuk tak macam-macam. Bahkan, mewanti-wanti seluruh pejabatnya agar tak lagi pamer kemewahan di publik.
Genk Motor Gede milik Ditjen Pajak pun dibubarkan. Eh ternyata, Sri Mulyani sendiri punya moge alias motor gede. Hanya saja, Sri Mulyani masih tertib melaporkan motornya itu.
Berdasarkan Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2021, Sri Mulyani tercatat punya moge merek Honda Rebel CMX500 keluaran 2019. Motor itu punya nilai Rp 145 juta.
Kini, nasib si anak pejabat pajak itu pun telah berada di atas meja hijau. Ayahnya sendiri pun terus diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, pemeriksaan KPK juga menyasar kantor pajak.
Wajar saja jika masyarakat gemes, geregetan, dan
muring-muring. Sebab, mereka yang tercatat sebagai wajib pajak pun terus diminta membayar pajaknya. Masyarakat kelas bawah yang memiliki sepeda motor juga wajib bayar pajak. Telat sedikit saja, dikenai denda.
Semoga ini menjadi tamparan keras bagi para pejabat pajak di Indonesia ini. Ujungnya tentu, pajak yang dibayarkan warga dapat betul-betul digunakan sebagai mestinya, yakni pembangunan insfrastruktur untuk melayani publik. Hingga terminologi pajak darimu dan kembali untukmu kembali dipercaya. (*)
