Konflik sendiri dipicu oleh kegusaran pemerintah Israel sebagai akibat peningkatan pengayaan uranium Iran.
Selain itu juga didasari adanya kebuntuan dalam perundingan nuklir Iran dengan negara-negara P5+1 (Amerika Serikat, Rusia, China, Perancis, Inggris, dan Jerman) dalam Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
JCPOA sendiri merupakan sebuah perundingan yang dibentuk sejak tahun 2015 untuk menekan pengembangan nuklir Iran agar tidak mengarah ke kepentingan militer.
Dilema keamanan adalah suatu situasi atau kondisi dimana suatu negara merasa tidak terjamin keamanannya dalam hubungannya dengan negara lain.
Sebenarnya tidak satupun dari kedua negara tersebut ingin hubungannya terancam, tidak ada yang mengancam perang.
AGRESI Israel ke Iran pada tanggal 13 Juni 2025 yang lalu telah mengakibatkan konfik militer langsung antara kedua negara selama 12 hari. Agresi itu pun menimbulkan kerusakan berat serta korban jiwa di kedua belah pihak.
Konflik sendiri dipicu oleh kegusaran pemerintah Israel sebagai akibat peningkatan pengayaan uranium Iran.
Selain itu juga didasari adanya kebuntuan dalam perundingan nuklir Iran dengan negara-negara P5+1 (Amerika Serikat, Rusia, China, Perancis, Inggris, dan Jerman) dalam Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
JCPOA sendiri merupakan sebuah perundingan yang dibentuk sejak tahun 2015 untuk menekan pengembangan nuklir Iran agar tidak mengarah ke kepentingan militer.
Kegelisahan Israel ini menunjukkan kondisi dilema keamanan (security dilemma) Israel di Kawasan Timur Tengah yang berujung pada dilakukannya agresi ke Iran, sekaligus mengulang kasus yang sama terhadap Irak pada tahun 1981 atau lebih dari 44 tahun yang lalu.
Pertanyaan yang muncul adalah: mengapa Israel mengalami kondisi security dilemma atau dilema keamanan ?
Security Dilemma atau Dilema Keamanan
Dilema keamanan adalah suatu situasi atau kondisi dimana suatu negara merasa tidak terjamin keamanannya dalam hubungannya dengan negara lain.
Sebenarnya tidak satupun dari kedua negara tersebut ingin hubungannya terancam, tidak ada yang mengancam perang.
Tetapi ketika salah satu negara (dicurigai) melakukan aktivitas militer atau melakukan tindakan diplomatik dalam rangka membuat dirinya lebih merasa aman, negara yang lain merasa kegiatan itu merupakan ancaman baginya.
Apabila berbagai provokasi memicu situasi tersebut, maka akan terjadi eskalasi konflik yang akhirnya akan memicu suatu peperangan.
Israel mengalami dilema keamanan dipicu oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi negara-negara tetangganya di kawasan Timur Tengah, dalam hal ini Irak di masa Saddam Hussein dan Iran saat ini.
Setiap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi negara-negara di kawasan akan selalu mendapat perhatian serius Israel yang tidak ingin melihat terjadinya perubahan perimbangan kekuatan yang menguntungkan pihak lain.
Untuk itu, Israel selalu menggunakan segala cara untuk menghalang-halangi, bahkan menghancurkan kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh negara pesaing.
Kasus Irak
Dalam kasus Irak, Israel sejak awal berusaha memonitor kemajuan yang dicapai oleh Pemerintah Irak untuk kemudian mematahkannya.
Kemajuan teknologi Irak sebenarnya telah dirintis sejak tahun 1959 ketika Pemerintah Irak mendirikan Komite Energi Nuklir Irak (Iraqi Nuclear Energy Committee).
Pada tahun yang sama, Irak bergabung dalam Badan Tenaga Atom Internasional International Atomic Energy Association (IAEA).
Sepuluh tahun kemudian, pada 29 Oktober 1969, Pemerintah Irak menandatangani Perjanjian Larangan Pengembangan Nuklir The Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) dan tiga tahun kemudian meratifikasinya.
Pada tahun 1960, jauh sebelum Saddam Hussein berkuasa, Irak menjalin kerja sama dengan Uni Soviet (sekarang Rusia) untuk membangun riset reaktor nuklir di Al Tuwaitha, sebuah kota di selatan Baghdad, yang proses pembangunannya dimulai sejak 1963 dan selesai pada tahun 1968.
Pembangunan reaktor nuklir Irak ini terus berkembang berkat bantuan Italia dan Perancis yang dikenal dengan proyek Osirak atau proyek Tammuz 17.
Pada dekade 1980-1990, Irak bukan hanya berhasil membangun reaktor nuklir, tetapi juga penguasaan teknologi satelit dan rudal, serta pengembangan senjata kimia dan biologi yang dirintis sejak tahun 1974.
Kemampuan penguasaan teknologi militer Irak inilah yang telah membuat kepanikan pihak Israel.
Melalui sandi operasi Sphinx, agen-agen rahasia Israel, Mossad, melakukan penyusupan ke pusat riset nuklir dan memperoleh data informasi akurat tentang kemajuan Tammuz 17 dan melakukan pengrusakan terhadap bagian-bagian reaktor nuklir Perancis pesanan Irak pada tahun 1979.
Agen-agen Mossad juga berusaha membunuh para pakar yang ikut mengembangkan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi Irak.
Kegiatan pengrusakan paling parah adalah ketika negara zionis tersebut melakukan aksi-aksi penghancuran terhadap reaktor Tammuz-1 yang baru saja selesai dibangun.
Pada tanggal 7 Juni 1981, dengan menggunakan sandi Operasi Babylon, 8 buah jet tempur F-15 Eagle dan 8 buah jet tempur F-16 Fighting Falcon tinggal landas secara rahasia dari bandara Etzion menuju Al Tuwaitha untuk menghancurkan fasilitas nuklir Tammuz-1 (Osirak) yang merupakan simbol pencapaian teknologi paling prestisius yang mampu dibanggakan bukan hanya oleh rakyat Irak, tetapi juga di lingkungan dunia Arab secara luas.
Dengan menjatuhkan 2 buah high explosive bombs yang berkekuatan 2x975 kg dan hanya dalam tempo 2 menit, Operasi Babylon berjalan lancar tanpa gangguan sedikitpun, meskipun kemudian menimbulkan reaksi keras dari masyarakat internasional dalam bentuk resolusi DK PBB No 487 tanggal 10 Juni 1981.
Kasus Iran
Setali tiga uang dengan kasus Irak, peristiwa yang menimpa Iran juga dipicu oleh kepanikan Israel terhadap kemajuan teknologi Iran. Program nuklir Iran dimulai sejak masa Pemerintah Shah Reza Pahlevi pada tahun 1957 berkat bantuan Amerika Serikat (AS), dalam kerangka Atoms for Peace.
Iran juga menandatangani traktat NPT pada 1 Juli1968. Dukungan AS ini karena Iran pada waktu itu adalah sekutu AS dan juga Israel di kawasan Timur Tengah, khususnya di wilayah Teluk Persia.
Keadaan kemudian berubah total menjadi permusuhan sejak pecahnya Revolusi Islam Iran tahun 1979 di bawah pimpinan Ayatullah Khomeini yang berhasil menggulingkan kekuasaan Shah Reza Pahlevi dan mengubah negara berbentuk monarki menjadi Republik Islam.
Revolusi juga menolak kehadiran kekuatan asing di kawasan Timur Tengah, terutama di wilayah Teluk Persia, amanat revolusi ini kemudian menjadi bagian dari prinsip politik luar negeri Iran.
Dengan tergulingnya Shah, maka kerjasama proyek nuklir bersama AS pun terhenti, Iran kemudian melanjutkan pengembangan nuklir secara mandiri dan berhasil membangun fasilitas-fasilitas nuklir di Natanz, Isfahan, Fordow, Arak, Bushehr, Reaktor Riset Teheran, dan fasilitas Parchin.
Iran telah lama menyatakan bahwa program nuklirnya hanya untuk tujuan sipil, namun beberapa negara Barat tidak yakin akan pernyataan Iran, apalagi pada tahun 2002 inspeksi IAEA menemukan jejak uranium yang sangat diperkaya di Iran.
Msekipun Iran telah berusaha menghentikan sementara pengayaan uraniumnya, namun pada tahun 2006 negara tsb kembali melanjutkannya, sehingga memicu kekhawatiran internasional dan berakibat diberlakukannya sejumlah sanksi ekonomi dan militer oleh negara-negara Barat.
Pada tahun 2015 Iran bersama- sama 6 negara besar: AS, Inggris, Rusia,Perancis, China, dan Jerman menandatangani kesepakatan JCPOA yang membatasi pengayaan uranium Iran sebesar 3, 67%.
Namun kesepakatan itu melemah setelah AS di bawah Donald Trump keluar dari JCPOA pada tahun 2018. Sejak saat itu Pemerintah Iran berusaha mempercepat pengayaan uraniumnya hingga mencapai kemurnian 60%.
Meskipun laporan IAEA pada akhir Mei 2025 menegaskan bahwa tidak ada bukti Iran telah memproduksi senjata nuklir, namun pernyataan tsb tidak menyurutkan kekhawatiran Israel yang kemudian mengambil langkah melakukan serangan ke Iran.
Pada 13 Juni 2025 dini hari, melalui sandi Operasi Rising Lion, Israel mengerahkan puluhan jet tempur ke ibukota Teheran dan menargetkan fasilitas-fasilitas nuklir, militer,para pejabat militer, dan para ilmuwan nuklir Iran.
Sekitar 80 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Sehari kemudian Iran membalas melalui sandi Operasi True Promise 3 dan menyerang pusat-pusat militer di kota Tel Aviv dan Ramat Gan, 40 orang dilaporkan kritis dan menimbulkan kerusakan bangunan parah.
AS sebagai sekutu utama Israel kemudian mengambil bagian pada hari ke-10 konflik, dengan menyerang fasilitas nuklir Fordow, Isfahan, dan Natanz. Dua hari pasca serangan AS menyatakan gencatan senjata dan diakhirinya konflik.
Pelajaran berharga dari dua kasus ini, Israel-Irak dan Israel-Iran, adalah bahwa negara-negara penandatangan NPT sesungguhnya tidak aman dari rongrongan negara bukan penandatangan NPT.
Padahal sesuai aturan, negara penandatangan NPT seharusnya mendapatkan perlindungan dari segala macam ancaman yang tidak dikehendaki.
Selama Israel mengalami kondisi ketidakamanan di lingkungan sekitarnya, maka negara tsb tidak segan-segan untuk berusaha menghancurkan pesaingnya sampai kapanpun.
