KETIKA kita membaca sebuah iklan lowongan kerja, mata kita biasanya langsung nanar pada sebuah jabatan yang dibutuhkan dan kemudian langsung mengenai persyaratannya. Di antaranya adalah minimal tingkat pendidikan.

Tak jarang, bagi sebagian calon tenaga kerja harus memupuskan harapannya untuk bisa bekerja di sebuah perusahaan yang diinginkan, hanya karena tingkat pendidikan yang tidak sesuai dengan syarat yang dicantumkan perusahaan.

Meskipun, pada dasarnya tingkat minimal pendidikan tak memiliki efek besar untuk mengukur kinerja karyawan. Sebab, banyak faktor lain yang sebenarnya memiliki andil, apakah karyawan tersebut berkompeten atau tidak, bukan karena tingkat pendidikan.

Namun, yang perlu digarisbawahi, bukan berarti pendidikan tidak penting, tetapi dalam konteks perekrutan karyawan, hal tersebut bukan seharusnya menjadi bagian yang harus “dibesar-besarkan” untuk ukuran layak atau tidaknya calon karyawan untuk bisa bekerja di sebuah perusahaan.

Ada hal yang sangat menarik untuk diulik, dan menurut hemat saya ini sebuah realita yang cukup miris. Adalah ketika, Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jepara menemukan kasus pemalsuan data di ijazah untuk mengurus kartu kuning, yang bakal dipergunakan untuk melamar pekerjaan.

Pihak dinas menyampaikan, jika hampir setiap hari, petugas menemukan setidaknya dua kasus pemohon kartu kuning yang memalsukan ijazah. Mereka ini, sebagian besar adalah wanita yang akan memasukkan lamaran kerja di sebuha perusahaan garmen atau lainnya.

Biasanya, mereka ini hanya tamatan SMP atau bahkan SD yang ingin bekerja di perusahaan. Karena syarat yang ditentukan perusahaan untuk calon karyawan minimal pendidikannya adalah SMA, maka, mereka yang tamatan SMP atau SD berupaya dengan berbagai cara agar bisa juga melamar di perusahaan yang bersangkutan. Salah satunya adalah dengan memalsukan data ketika mengurus kartu kuning ke Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Hal tersebut terpaksa mereka lakukan, karena merasa mereka mampu dan bisa menempati lowongan yang ditawarkan perusahaan, seperti halnya mereka yang lulusan SMA sederajat. Namun, karena keterbatasan tingkat pendidikan, mereka seolah tidak memiliki kesempatan untuk bisa bekerja di perusahaan, meski hanya sekadar mencoba layak atau tidak.

Bercermin dari hal ini, kita melihat jika ijazah masih cukup “sering” digunakan perusahaan sebagai tolok ukur rekrutmen karyawan dan bukan berdasarkan kualitas. Perusahaan masih sering terperangkap dengan adanya embel-embel yang tertulis dalam ijazah calon karyawan.
Untuk itu, ke depan, seyogyanya perekrutan karyawan tak sekadar terpaku pada embel-embel di ijazah, namun lebih kepada kualitas dan kemampuan calon karyawan. Namun, hal ini bukan berarti mengesampingkan pentingnya pendidikan, tetapi, ini dalam konteks layak atau tidaknya calon karyawan menempati sebuah jabatan di perusahaan.Saya teringat sebuah artikel menarik yang dimuat di web New York Times, bulan Februari 2014 lalu oleh Thomas L. Friedman. Artikel tersebut berjudul How to Get a Job at Google.Artikel tersebut berisikan wawancara dengan Laszlo Bock, Senior Vice President of People Operations for Google, yaitu orang yang bertanggungjawab dalam perekrutan karyawan untuk salah satu perusahaan paling sukses di dunia, yakni Google.Ada beberapa catatan penting, tentang bagaimana dan apa saja kriteria Google dalam mencari karyawan terbaik untuk bekerja di dalamnya. Pertama, yakni Indek Prestasi Kumulatif (IPK), yang bagi mereka tidak berpengaruh. Google punya kriteria lain bukan hanya itu.Setidaknya ada lima poin yang dinilai dalam proses rekrutmen. Di antaranya, kemampuan kognitif umum. Bukan IQ, tetapi kemampuan belajar, menyerap sejumlah informasi yang berbeda-beda. Kemudian leadership, yakni menilai calon karyawan dalam bersikap ketika menghadapi masalah, sebagai bagian dari team, maju untuk memimpin. Juga bagaimana efektivitas dari leadership, saat kritis, bagaimana cara melepas kekuasaan dan yang terpenting tujuan akhir bisa tercapai.Selanjutnya, Humility atau kerendahan hati dalam memecahkan masalah apapun, melangkah mundur dan merangkul ide yang lebih baik dari orang lain. Hal ini penting, karena tidak sedikit yang berpendidikan tinggi yang memiliki ego tinggi  tinggi pula.Kemudian Ownership. Yakni, perlunya rasa memiliki dan rasa tanggung jawab dalam bekerja memegang jabatan yang mempengaruhi baik secara langsung atau tidak langsung terhadap perkembangan dan kemajuan perusahaan.Dan, terakhir adalah Expertise. Yaitu, seseorang yang memiliki kemampuan kognitif, rasa penasaran, kemauan belajar yang tinggi serta terampil dalam kepemimpinan.Ada kalanya mereka memiliki ide baru yang sangat berharga dibandingkan dengan orang yang ahli dalam satu bidang saja, yang sudah melakukannya berulang-ulang.Harapan kita ke depan, semua warga negara miliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan, bukan berdasarkan ijazah tapi berdasarkan kualitas. Tetapi, hal ini tentunya tak boleh mengkesampingkan warga untuk terus belajar dan menempuh pendidikan yang tinggi. (*)