BERAS adalah makanan pokok masyarakat Indonesia. Namun, harga beras di pasar terus mengalami kenaikan sejak empat bulan terakhir. Di berbagai daerah, terutama di Pulau Jawa, harga beras premium saat ini mencapai Rp 18 ribu per Kg. Sementara harga beras medium dipatok Rp 16 ribu per Kg.
Kenaikan harga beras ini tentu memberikan dampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah. Faktanya, banyak warga yang rela mengantre berjam-jam demi mendapatkan beras murah yang digelar pemerintah lewat operasi pasar.
Namun, beras murah tersebut terbatas dan tidak merata. Selain itu, kualitas beras murah juga sering dipertanyakan.
Pemerintah memberikan beberapa alasan meroketnya harga beras ini. pertama karena cuaca ekstrem akibat fenomena El Nino yang menyebabkan musim tanam mundur dan gagal panen di beberapa daerah penghasil padi. Hal ini membuat produksi padi tahun 2023, turun sekitar 1 juta ton.
Alasan gagal panen tersebut sempat disampaikan oleh Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Rahmi Widiriani pada Sabtu (10/2/2024). Menurutnya, harga beras akan kembali stabil ketika sudah memasuki musim panen raya pada Maret 2024.
Kemudian, alasan lain yang juga klise adalah terkait distribusi beras dari daerah surplus ke daerah defisit yang terhambat oleh infrastruktur dan bencana banjir. Tidak hanya itu, spekulasi para pedagang dan tengkulak yang menimbun beras untuk mendapatkan keuntungan besar, juga berkontribusi terhadap kenaikan harga beras.
Hal ini yang kemudian menjadi alasan Pemerintah pula untuk kembali melakukan impor beras dari negara-negara produsen beras seperti Vietnam dan Thailand. Namun, impor beras sering terlambat dan tidak sesuai dengan kebutuhan.
Bahkan Dirut Perum Bulog Bayu Krinamurthi belum lama ini juga keliling Indonesia, termasuk di Blora dan Grobogan Jawa Tengah untuk memastikan produsen beras lokal menjual berasnya di pasar-pasar tradisional. Namun, langkah-langkah tersebut belum cukup efektif untuk menstabilkan harga beras.
Karena itu, pemerintah harus memiliki strategi jangka panjang yang berorientasi pada peningkatan produksi dan kemandirian beras nasional. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor pertanian, terutama untuk subsidi pupuk, benih, dan irigasi.
Pemerintah juga bisa memperluas lahan pertanian dan mencegah alih fungsi lahan. Dan yang paling penting adalah serta memberantas praktik monopoli dan spekulasi beras. (*)
