Kerahasiaan bahan baku, meski dengan alasan untuk melindungi inovasi juga menimbulkan pertanyaan krusial. Dalam konteks produksi massal, apakah bahan baku tersebut tersedia melimpah di seluruh Indonesia tanpa mengganggu lahan pangan?
Memindahkan Bobibos dari skala laboratorium dan pilot project menjadi produksi nasional menuntut sistem logistik dan rantai pasok yang jelas dan andal. Apakah infrastruktur hilir (pengolahan, penyimpanan, dan stasiun pengisian) juga sudah siap?
Di sinilah pemerintah harus hadir dan mengambil peran aktif. Bukan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai regulator yang membuka jalan. Pemerintah juga tidak boleh hanya hadir sebagai pihak yang membuktikan, tetapi juga mendukung dan memfasilitasi bila memang Bobibos memiliki peluang ke arah kemandirian energi.
Bila memang memiliki peluang itu juga, setidaknya, Bobibos bisa diintegrasikan ke dalam peta jalan energi nasional, bukan dibiarkan berjuang sendiri di tengah persaingan raksasa migas yang sudah mapan.
Sejarah mencatat banyak inovasi energi lokal yang gugur di tengah jalan karena terhambat birokrasi dan ketiadaan payung hukum. Pemerintah saat ini memiliki peluang emas untuk menunjukkan keberpihakan kepada inovasi dalam negeri.
Dukungan tidak cukup hanya berupa pujian. Negara harus segera menyusun regulasi yang cepat dan pro-inovator, termasuk skema insentif pajak atau kemudahan akses perizinan, tanpa mengorbankan standar keselamatan.
Bobibos bisa diposisikan sebagai pilar diversifikasi energi nasional, mengurangi beban subsidi energi fosil, dan memperkuat ketahanan nasional. Tapi sekali lagi, hal tersebut bisa dilakukan jika pemerintah benar serius mencari energi pengganti untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian.
Peluncuran Bobibos, alias Bahan Bakar Original Buatan Indonesia Bos menjadi angin segar di tengah gersangnya kondisi ketergantungan impor energi nasional.
Apalagi, klaim mereka begitu memukau, yakni bahan bakar nabati dengan nilai oktan (RON) yang mencapai 98. RON itu setara bahan bakar kelas premium. Seksinya lagi, mereka juga mengklaim emisi yang nyaris nol.
Dengan klaim yang sedemikian menarik, inovasi ini bak sercercah harapan dan tentunya akan menjadi kebanggaan bangsa dengan goal kemandirian energi.
Namun, dalam isu sepenting energi ini, euforia mendapatkan energi baru juga harus diikuti dengan skeptisisme yang tinggi, logis dan penuh transparansi. Harapan untuk kemandirian energi ini bisa dipegang jika berlandaskan ilmiah, logistik dan regulasi yang kokoh.
BBM Bobibos sendiri kini sudah hadir dalam dua varian, yakni produk merah untuk mesin diesel dan produk putih untuk mesin bensin. Meskipun sudah mengantongi hasil uji dari Lemigas, publik berhak atas transparansi data pengujian secara komprehensif.
Jika hanya sekadar klaim dan janji di atas kertas, harapan hanya akan jadi harapan saja yang menguap dan menghilang.
Selain itu juga, tantangan terbesar bagi Bobibos bukanlah kualitas laboratorium, melainkan kemampuan untuk diproduksi dan didistribusikan secara masif (scale-up). Karena seperti kita tahu, Indonesia membutuhkan jutaan barel BBM setiap hari.
Kerahasiaan...
Kerahasiaan bahan baku, meski dengan alasan untuk melindungi inovasi juga menimbulkan pertanyaan krusial. Dalam konteks produksi massal, apakah bahan baku tersebut tersedia melimpah di seluruh Indonesia tanpa mengganggu lahan pangan?
Memindahkan Bobibos dari skala laboratorium dan pilot project menjadi produksi nasional menuntut sistem logistik dan rantai pasok yang jelas dan andal. Apakah infrastruktur hilir (pengolahan, penyimpanan, dan stasiun pengisian) juga sudah siap?
Di sinilah pemerintah harus hadir dan mengambil peran aktif. Bukan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai regulator yang membuka jalan. Pemerintah juga tidak boleh hanya hadir sebagai pihak yang membuktikan, tetapi juga mendukung dan memfasilitasi bila memang Bobibos memiliki peluang ke arah kemandirian energi.
Bila memang memiliki peluang itu juga, setidaknya, Bobibos bisa diintegrasikan ke dalam peta jalan energi nasional, bukan dibiarkan berjuang sendiri di tengah persaingan raksasa migas yang sudah mapan.
Sejarah mencatat banyak inovasi energi lokal yang gugur di tengah jalan karena terhambat birokrasi dan ketiadaan payung hukum. Pemerintah saat ini memiliki peluang emas untuk menunjukkan keberpihakan kepada inovasi dalam negeri.
Dukungan tidak cukup hanya berupa pujian. Negara harus segera menyusun regulasi yang cepat dan pro-inovator, termasuk skema insentif pajak atau kemudahan akses perizinan, tanpa mengorbankan standar keselamatan.
Bobibos bisa diposisikan sebagai pilar diversifikasi energi nasional, mengurangi beban subsidi energi fosil, dan memperkuat ketahanan nasional. Tapi sekali lagi, hal tersebut bisa dilakukan jika pemerintah benar serius mencari energi pengganti untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian.
Sempurnakan inovasi...
Tidak salah jika menyebut Bobibos adalah harapan baru bagi Indonesia untuk mencapai kemandirian energi dan mewujudkan ekonomi hijau. Klaimnya yang luar biasa, didukung oleh hasil uji awal yang menjanjikan.
Namun, agar harapan ini tidak menjadi cerita tragis inovasi lokal yang terabaikan, transparansi ilmiah dan kepastian regulasi harus bergerak cepat, secepat klaim RON 98-nya.
Tugas pemerintah adalah menyempurnakan inovasi ini dari sisi regulasi dan logistik, memastikan jika Bobibos bisa menjadi satu peluang kemandirian energi dan produk kebanggaan dalam negeri. Serta juga menjadi solusi nyata yang terjangkau dan aman bagi seluruh rakyat Indonesia.
